Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 22-23 Februari, saya mengikuti sebuah lokakarya nasional yang membahas tentang konvensi hak penyandang disabilitas (CRPD =Convention on the Rights of the Person with Disabilities) yang berlangsung di sebuah hotel di Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung proses ratifikasi CRPD di Indonesia.
Mungkin belum banyak yang tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi ini pada tahun 2007 yang lalu sehingga sudah sepatutnyalah Indonesia meratifikasinya.
Kegiatan lokakarya ini dibuka secara resmi oleh Karo Pengembangan Sosial Pemda Jawa Barat mewakili Gubernur yang tidak dapat hadir. Di hari pertama, seluruh materi yang diberikan membahas tentang apa itu konvensi, latar belakang pembentukan CRPD, optimalisasinya, apa manfaatnya bagi penyandang disabilitas, dan bagaimana membangun kesetaraan gendre antara laki-laki dan perempuan, khususnya perempuan penyandang disabilitas. Para peserta tampak antusias mengikuti penyajian materi. Beberapa narasumber yang menyampaikan materi antara lain dari: Kemenlu, Kemensos, Kemenkumham, Meneg PP, dan Komnas HAM. Sebenarnya pihak penyelenggara juga telah mengundang narasumber dari pihak legislatif, dalam hal ini komisi 1, tetapi ternyata mereka tidak hadir. Sebagian peserta lokakarya menganggap ini sebagai salah satu bentuk pelecehan terhadap kaum penyandang disabilitas, karena dewan legislatif memang sangat diharapkan keterlibatannya terkait kewenangan mereka sebagai pembuat Undang-Undang.
Ada 2 hal yang cukup menarik yang saya amati di hari pertama ini. Yang pertama, terjadinya saling lempar tanggung jawab di antara para perwakilan Kementerian yang hadir terkait soal beberapa produk hukum yang berlaku di Indonesia. ketika salah satu Kementerian dipertanyakan tentang beberapa kebijakan mereka yang dianggap kurang memihak kaum penyandang disabilitas (diskriminatif), maka dengan lantang mereka menyalahkan Kementerian lain ataupun pihak legislatif; demikian pula ketika suatu Kementerian diminta untuk memprakarsai terbentuknya sebuah produk hukuum baru yang melindungi kepentingan kaum penyandang disabilitas, maka dengan diplomatis mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa sendirian dalam melakukan itu. Lucu ya??? Padahal kalau saja mereka memang berniat baik memperdulikan kepentingan penyandang disabilitas, tentu selalu ada solusi untuk setiap masalah yang selama ini menjauhkan mereka dari kalangan ini. Lagipula mereka bukan diminta untuk membuat keputusan, hanya memprakarsai, mengapa begitu sulit???
Kemudian yang kedua, sempat munculnya sebuah wacana untuk tidak lagi memberlakukan UU no. 4/1997 tentang Kesejahteraan Penyandang Cacat. Wacana ini muncul setelah ditemukan banyak sekali perbedaan antara isi UU tersebut dengan isi dari CRPD. Perbedaan tersebut telah memperlihatkan kurang akomodatifnya UU no. 4/1997 terhadap perjuangan kalangan penyandang disabilitas dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun wacana tinggal wacana, semuanya terhenti dalam ruangan itu.
Acara hari itu berakhir sekitar pukul 17. Saya kembali ke kamar dengan lega karena bisa segera beristirahat dan tinggla menunggu makan malam yang pasti lezat. hahaha…
Hari kedua diisi dengan pendalaman materi. Peserta dibagi ke dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok diminta untuk membahas 2 bidang yang tercakup dalam CRPD. Peserta diminta untuk memberikan contoh kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas, yang kira-kira terkait dengan pasal-pasal dalam CRPD. Secara bergiliran, masing-masing kelompok memaparkan contoh kasus yang mereka temukan. Setelah satu kelompok membeberkan temuannya, maka kelompok yang lain diminta menanggapinya dengan memberikan tambahan contoh kasus. Acara pamungkas hari itu adalah penyusunan action plan oleh masing-masing kelompok terkait dengan bidang-bidang yang telah dibahas tadi. Jadi setiap kelompok diharuskan membuat 2 action plan. Setelah memaparkan action plan masing-masing, 2 orang dari Dewan Pengurus Pusat Pertuni akan memberikan penilaian atau komentar terhadap action plan tersebut.
Sekitar pukul 17:30, akhirnya kegiatan yang telah berlangsung selama dua hari itupun ditutup oleh Sekjen DPP Pertuni.